Puluhan mantan pejabat AS desak Biden bersikap lebih tegas terhadap Israel

Hampir 70 mantan pejabat, diplomat, dan perwira militer AS pada hari Rabu mendesak Presiden Joe Biden untuk memperingatkan Israel tentang konsekuensi serius jika negara itu menolak hak-hak sipil dan kebutuhan dasar warga Palestina dan memperluas aktivitas permukiman di Tepi Barat.

“Amerika Serikat harus bersedia mengambil tindakan konkret untuk menentang” praktik semacam itu, kata kelompok itu dalam surat terbuka kepada Biden, “termasuk pembatasan penyediaan bantuan (AS) (ke Israel) yang konsisten dengan hukum dan kebijakan AS.”

Di antara para penandatangan terdapat lebih dari selusin mantan duta besar, serta pejabat pensiunan Departemen Luar Negeri lainnya dan mantan pejabat Pentagon, intelijen, dan Gedung Putih, termasuk Anthony Lake, penasihat keamanan nasional untuk mantan Presiden Bill Clinton.

Surat tersebut menggarisbawahi meningkatnya kekecewaan di Amerika Serikat atas operasi Israel terhadap teroris Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza yang dipicu oleh amukan mereka pada tanggal 7 Oktober di Israel selatan yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 253 orang.

Sebagian besar wilayah Gaza telah hancur dan hampir 32.000 warga Palestina tewas, menurut otoritas kesehatan Hamas. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan populasi 2,3 juta jiwa itu kekurangan makanan, air, dan tempat tinggal, dan kekurangan pangan di beberapa wilayah melebihi tingkat kelaparan.

Presiden AS Joe Biden pada 16 Februari. (kredit: LEAH MILLIS/REUTERS)

Klaim bahwa Israel melanggar hukum internasional

Dalam suratnya, kelompok tersebut mengatakan bahwa operasi militer Israel terhadap Hamas “diperlukan dan dibenarkan.”

Namun operasi Israel “telah ditandai oleh pelanggaran berulang” terhadap hukum internasional yang melarang pembunuhan tanpa pandang bulu dan penggunaan senjata yang tidak mengizinkan diskriminasi antara kombatan dan warga sipil, kata kelompok itu.

“Puluhan ribu warga sipil Gaza telah terbunuh, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak,” kata kelompok itu. “Pembunuhan warga sipil dengan skala dan sifat seperti ini tidak dapat dibenarkan.”

Israel membantah bahwa operasinya melanggar hukum internasional.

Kelompok itu mengatakan pihaknya sangat mendukung seruan Biden untuk gencatan senjata segera selama sedikitnya enam minggu, pembentukan sistem pengiriman bantuan kemanusiaan yang andal, dan pembebasan sandera.


Tetap ikuti berita terkini!

Berlangganan Newsletter The Jerusalem Post


Para penandatangan juga meminta militer Israel untuk menerapkan aturan keterlibatan yang konsisten dengan hukum internasional.